Salam dua jempol.Selamat sore
sahabat jempol dimanapun anda berada pada pertemuan kali ini penulis akan membahas lanjutan tentang AKUNTABILITAS
PNS dalam materi yaitu “Mekanisme akuntabilitas Pegawai Negeri Sipil ”.
Didalam setiap organisasi memiliki akuntabilitas tersendiri. Mekanisme inimempunyai arti yang berbeda –
beda dari setiap anggota organisasi.
MEKANISME adalah pandangan bahwa interaksi bagian – bagian dengan baigan – bagian lainnya dalam suatu keseluruhan data system secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi – fungsi sesuai dengan tujuan.
Contoh mekanisme akuntabilitas dalam organisasi adalah sebagai berikut :
1. System
penilaian kinerja pegawai
System penilaian kerja pegawai negeri saat ini tertuju kepada sasaran kerja pegawai atau planning yang akan dilaksanakan para pegawai negeri sipil atau aparatur sipil Negara dalam tiap tahunnya.
2. Sistem akreditasi
Sistem akreditasi pada akuntabilitas PNS
sangatlah penting guna kemajuan daerah yang akan dibangun nantinya.
3. Sistem Pengawasan
Sistem pengawasan didalam akuntabilitas PNS juga menjadi factor
pendorong dalam kemajuan suatu organisasi. Sistem pengawasan terhadap pegawai biasa menggunakan CCTV,
finger prints, atau menggunakan aplikasi yang dibuat sendiri untuk keperluan pengawasan tersebut.
Untuk mewujudkan akuntabilitas ogranisasi pada sector public
makamekanisme akuntabilitas organisasi harus mengandung beberapa hal seperti dibawah ini :
a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
Nilai kejujuran harus diutamakan dalam suatu organisasi dalam bidang kepegawaian untuk menciptakan keadilan dan hukum yang baik dalam suatu kelompok tersebut.Akuntabilitas
hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkano leh Negara atau undang – undang yang
berlaku.
b. Akuntabilitas
Proses
Didalam akuntabilitas proses
terkait dengan
proses yang akan dilaksanakan dalam suatu organisasi atau instansi kepegawaian dalam melaksanakan tugas – tugasnya dengan baik dan benar.
c. Akuntabilitas
Program
Akuntabilitas jenis ini memberikan contoh apa tujuan akan bisa tercapai dengan melaksanakan program –
program yang telah dirancang terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang maksimal.
d. Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan dimana para pegawai negeri sipil dituntut untuk bersikap adil dalam mengambil kebijakan baik itu yang menyangkut
personal maupun organisasi atau kelompok.
Nah sahabat jempol yang berbahagia selain untuk mewujudkan akuntabilitas organisasi dalam sector public
disini penulis juga sampaikan tentang mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Didalam hal ini untuk mewujudkan akuntabilitas adaalat yang harus digunakan dalam akuntabilitas diantaranya sebagai berikut :
1. Perencanaan strategis
Perencanaan yang
dilakukan haruslah memiliki tujuan yang jelas baik itu dalam perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah ataupun perencanaan jangka panjang dalam tingkat satuan kerja.
2. Kontrak Kinerja
Semua pegawai negeri sipil mulai dari 1 januari 2014
menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat setiap tahun ini merupakan kesepakatan langsunga ntara atasan dan pegawai yang
bersangkutan. Kontrak kerja ini merupakan peraturan pemerintah PP nomor 46
tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS.
3. Laporan kinerja
Laporan kinerja yaitu berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi laporan perencaan dan implementasi yang telah dilakukan dalam kurun waktu satu tahun untuk mengukur tingkat pencapaian hasil kinerja pegawai.
Nah sahabat jempol dimanapun anda berada itulah beberapa informasi tentang mekanisme akuntabilitas pegawai negeri sipil yang dapat penulis sampaikan semoga bermanfaat untuk anda semua. Jika ada penyampaian yang salah terhadap tulisan ini penulis mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
0 Comments